Jokowi, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan melalui percepatan pembangunan

Jokowi, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan melalui percepatan pembangunan

Oleh: Wijanarko

            Sejak dideklarasikannya proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, sejak saat itulah bangsa Indonesia benar-benar memiliki kekuasaan yang absolute terhadap tanah airnya sendiri. Namun dengan lepasnya Indonesia dari belenggu penjajah bukan berarti Indonesia dapat berpuas dan berbangga diri. Pemerintah memiliki segudang tugas rumah tangga yang harus segera dibenahi diantaranya seperti perencangan undang-undang dasar dan sistem birokrasi, pemberantasan kemiskinan, penyediaan pendidikan yang layak, penyediaan lapangan pekerjaan, kemandirian ekonomi, pembangunan infrastruktur dan masih banyak yang lainnya. Setiap kepala Negara disetiap periode pasti berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan caranya masing-masing. Salah satunya ialah dengan melakukan percepatan pembangunan khususnya dalam bidang infrastruktur seperti yang dilakukan oleh presiden Indonesia yang ke-7, Joko Widodo.

            Joko Widodo atau kerap disapa dengan Jokowi merupakan Presiden Indonesia yang cukup popular dikalangan masyarakat Indonesia dan bahkan Internasional. Bukan karena skandal yang ia perbuat melainkan kinerja kepemerintahannya yang bisa dibilang cukup apik. Tak ayal, berdasarkan Survei Indo Barometer yang dilakukan pada tanggal 15 - 22 April 2018 lalu di 34 Provinsi di Indonesia dengan melibatkan 1.200 responden, indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK mencapai 65,1%. Hal ini menandakan bahwa secara perlahan masyarakat merasakan adanya peningkatan kesejahteraan dan keadilan yang diciptakan oleh kabinet pemerintahan Jokowi-JK ini. Program “Nawacita” yang digagas oleh Jokowi-JK secara perlahan terealisasikan dengan baik khususnya dalam hal pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.

            Konsep pembangunan Indonesia dari daerah pinggiran merupakan konsep yang brilliant yang mematahkan persepsi dan cara pandang tradisional akan makna pembangunan di Indonesia. Dahulu pembangunan sangat terfokus di Ibu Kota dan daerah-daerah di sekitar pulau jawa saja dengan dalih pulau jawa merupakan pusat pemerintahan dan ketahanan di Indonesia. Sehingga secara tidak langsung hal itu menciptakan ketidak stabilan dalam pemerataan pembangunan di pelosok nusantara. Banyak daerah-daerah di luar pulau jawa yang belum merasakan nikmatnya menggunakan fasilitas publik seperti penerangan listrik, jalan raya beraspal dan air bersih sehingga istilah “kesejahteraan” bagi sebagian masyarakat Indonesia seperti ibarat “jauh panggang dari api”. Namun kondisinya kini sudah jauh berbeda. Persepsi bahwa ketahanan NKRI itu berada di pulau jawa diputar 360 derajat menjadi (bahwa ketahanan NKRI) berada di wilayah daerah terdepan dan terluar di Indonesia, sehingga daerah-daerah 3T (terdepan, terluar dan terbelakang) mendapat keistimewaan dalam segi pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.  

            Jokowi dengan program Nawacita nya bagai angin segar bagi masyarakat Indonesia khususnya di pelosok nusantara. Rakyat Indonesia baik yang di pulau jawa maupun yang diluar jawa, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, baik si kaya maupun si miskin, baik si muda maupun si tua, merasakan adanya bentuk pengakuan dari pemerintah terhadap keeksistensian diri mereka di Negara Indonesia. Hak mereka yang tercantum dalam pancasila ayat 5 “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bukan hanya isapan jempol semata. Perlahan namun pasti, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Marauke, merasakan perlakuan yang sama, kesejahteraan yang nyata, dan keadilan yang tanpa pandang bulu.

            Kita tarik contoh konkrit yang sedang berlangsung yaitu pembangunan Trans-Papua di Indonesia bagian timur tepatnya di tanah Papua. Dahulu akses jalan dari satu tempat ke tempat yang lain disana sangat tidak manusiawi. Sebagian besar daerahnya masih diliputi hutan belantara sehingga yang terjadi adalah meroketnya harga sembako dan kebutuhan pokok di daerah tersebut. Namun kini kondisi Papua sudah berubah. Pemerintah secara bertahap membangun Trans-Papua yang membentang dari Provinsi Papua hingga Provinsi Papua Barat. Diprediksikan pada tahun 2019 jalan sepanjang 4.330 Km sudah saling tersambung dan dapat digunakan seutuhnya. Dengan adanya trans-papua ini, maka akan terciptanya interkoneksi antar satu daerah dengan daerah yang lainnya sehingga harga-harga sembako di daerah tersebut dapat ditekan.serendah mungkin hingga setara dengan harga di pulau jawa.

Pembangunan Trans-Papua merupakan salah satu contoh konkrit dari puluhan program pembangunan yang pemerintah sudah lakukan. Masih banyak lagi pembangunan-pembangunan yang sudah pemerintah rampungkan dalam kurun waktu 3,5 tahun seperti diantaranya, revitalisasi Bandara DEO di Sorong, Papua Barat; pembangunan Bandara International Jawa Barat di majalengka dan Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang; pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di bebrapa wilayah perbatasan Indonesia; pembangunan 49 bendungan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Kabupaten Sidrap dan masih banyak yang lainnya. Semua ini merupakan usaha konkrit pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun mega proyek yang sedang pemerintah garap ini tidaklah gratis. Jika hanya mengandalkan APBN, APBD, Pajak dan Retribusi, hal itu sangat jauh dari kata cukup. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah terpaksa harus menarik investasi dari luar negeri dengan menerbitkan surat utang agar proyek yang sedang digarap dapat berjalan dengan lancar. Pemerintah harus menelan pil pahit bahwa setiap perbuatan selalu ada konsekuensinya. Tidak tanggung-tanggung, menurut Bank Indonesia (BI), Utang Luar Negeri Indonesia pada akhir Januari 2018 meningkat 10,3% menjadi 357,5 miliar dollar AS atau setara dengan Rp. 4.915 triliun (kurs Rp. 13.750 per dollar AS) dibandingkan tahun lalu. Jika dilihat dari kacamata ekonomi, hal ini secara perlahan akan berdampak pada APBN sehingga pemerintah mau tidak mau harus mengurangi alokasi belanja Negara dalam berbagai sektor, seperti sektor pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum. Maka dari itu pemerintah haruslah cerdas dalam mengefektifkan segala program pembangunan yang dicanangkan agar dana pinjaman luar negeri tidaklah menjadi tabungan masalah bagi generasi mendatang melainkan sebagai penyokong dalam merealisasikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Niatan baik pemerintah haruslah disambut, diapresiasi dan didukung oleh segenap lapisan masyarakat, tanpa melihat apa latar belakang dan apa statusnya. Karena sejatinya segala kebijakan yang pemerintah canangkan bukan lain ialah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Mahasiswa selaku Agent of Change dan Social Control memiliki tanggung jawab yang vital dalam menyelaraskan segala program-program yang pemerintah jalankan, bukan malah menjadi kambing hitam ditengah masyarakat. Disisi lain pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan haruslah siap menerima kritikan yang digaungkan oleh masyarakat, agar segala kebijakan dapat selaras dengan kebutuhan dan keinginan rakyat Indonesia.